Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ~ Artikel Caya

1.Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 adalah bentuk peraturan

perundangan yang tertinggi. Dengan demikian,

semua peraturan perundangan di bawahnya tidak

boleh bertentangan dengan UUD 1945.

UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal

18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan Konstitusi

pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh,

dan penjelasan resmi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami

empat kali perubahan atau amandemen yang dilakukan

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pertama

pada tanggal 19 Agustus 1999. Kedua, pada tanggal

18 Agustus 2000. Ketiga, 10 November 2001. Keempat,

tanggal 10 Agustus 2002.

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan

dalam suatu Program Legislasi Nasional antara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan

pemerintah. Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan

dari UUD 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden

jika ada kegentingan yang memaksa. Untuk

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.

Jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka

peraturan itu harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang

dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Peraturan

Pemerintah (PP) memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang.

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden dibuat oleh presiden untuk

mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden

(Perpres) berisi materi yang bersifat khusus untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang

disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah

mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan

Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama

dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota

bersama bupati/walikota; dan

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat

oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya

bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

2.Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000

Berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.

4. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
c. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. 6. Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan